PERMASALAHAN LALU LINTAS Kesemerawutan dan Kemacetan Lalu Lintas

Permasalahan lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas sering kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia, penyebab kemacetan lalu lintas tersebut bisa beragam namun, ada pula penyebab kemacetan yang bersifat sementara. Misalnya jika hujan deras mengguyur dan beberapa daerah tergenang. Hal ini memicu kemacetan di mana-mana. Kemacetan bisa pula terjadi karena ada pejabat penting yang hendak lewat atau kemacetan terjadi karena ada kendaraan mogok di jalan.

Disamping itu pula kemacetan bersifat sistematis dan kronis yang selalu terjadi dan berulang-ulang hampir setiap hari dengan penyebab yang sama yaitu jumlah kendaraan jauh melampaui kapasitas jalan yang tersedia, pertambahan panjang jalan ada batasnya dan tidak mungkin mengikuti jumlah kendaraan, dalam kondisi sekarang, sekalipun seluruh lahan diubah menjadi jalan, mungkin tetap saja terjadi kemacetan lalu lintas. Jumlah kendaraan seolah-olah tidak terhingga, seperti tidak terbatasnya minat warga akan kebutuhan transportasi atau kendaraan. Setelah punya mobil satu, warga ingin punya dua. Setelah punya mobil rakitan dalam negeri, ingin punya mobil impor completely built up

Kemacetan yang terjadi dapat bersumber dari konstruksi jalan yang tidak beres, pengalihan fungsi jalan menjadi tempat parkir, terminal bayangan, dan tempat berdagang, ketidaktertiban dan ketidakpatuhan pemakai jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar merupakan kemacetan struktural yaitu kemacetan yang kompleks (kemacetan disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan, keadaan aspal jalan yang buruk, manajemen lalu lintas yang kurang baik, tumpang tindihnya kendaraan dalam satu ruas jalan, parkir yang semerawut akibat kegagalan penentu kebijakan membenahi sejak dini berkembangnya permasalahan kota. Hal semacam ini perlu pembenahan di segala bidang, bukan saja pada sisi transportasinya saja.

Persoalan kemacetan lalu lintas sebenarnya ada beberapa “pemain” di dalamnya yaitu masyarakat, pengguna kendaraan yang tidak tertib dalam berlalu lintas dijalan, sopir angkot dan aparat sendiri termasuk DLLAJ, polisi dan instasi terkait lainnya. Oleh karena itu untuk bisa lepas dari persoalan ini, “pemain” nya harus dibenahi. Kalau kita hanya membenahi aparatnya saja tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi. kita harus bersama-sama membenahinya sehingga setahap demi setahap diharapkan akan bisa lepas dari segala permasalahan kemacetan lalu lintas.

Penyebab kemacetan lalu lintas di masing-masing daerah tidak terlepas dari masalah padatnya lalu lintas, ruas jalan yang tidak mampu menampung volume kendaraan, kesemerawutan pengguna jalan, parkir dan pedagang kaki lima.

Penyebab kemacetan lalu lintas dijalan dapat dilihat dari 4 faktor yakni (MKJI, 1997) :

1. Faktor Kendaraan : Besar kecilnya kendaraan dan kecepatan kendaraan merupakan penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas disamping ESPM (Ekuivalen Satuan Mobil Penumpang) dan frekuensi (volume) kendaraan tiap jam
2. Faktor Manusia : Human error atau kesalahan manusia pada setiap kecelakaan lalu lintas, demikian juga pada kemacetan lalu lintas dimana sikap dan perilaku pengemudi maupun pejalan kaki dan orang disekitar jalan sangat berperan dalam terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Faktor Jalan : Kondisi jalan atau jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Kondisi jalan yang berlubang, banyak persimpangan, tidak adanya jalur pemisah, sering tergenang air, merupakan pendorong terjadinya kemacetan lalu lintas.
4. Faktor Alam : Dalam hal ini seperti cuaca, topograpi, yang tidak rata, dan banyaknya jalan yang memotong sungai merupakan pendorong terjadinya kemacetan.
   

Dengan bertambahan penduduk yang disertai pula peningkatan perekonomian, maka tingkat mobilitas baik orang maupun barang akan meningkat pula keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. Dengan demikian pertumbuhan penduduk akan mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi melalui jalan merupakan transportasi yang dominan dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Seperti halnya di Kota Pelembang yang mana tingkat mobilisasinya sangat tinggi sehingga pertumbuhan kendaraan semakin tahun semakin meningkat, hal ini bisa kita telusuri dari kepemilikan kendaraan bermotor, saat ini seseorang bisa mendapatkan kendaraan bermotor dengan mudah, berbagai dealer-dealer motor menawarkan keredit murah. Hal ini lambat laun akan membengkaknya jumlah kendaraan bermotor di kota Palembang dan tidak adanya atau tidak diikuti dengan penambahan jaringan jalan sehingga kondisi jalan tidak mampu lagi menampung volume kendaraan.

Kerap kita temui di jalan Angkatan 45, kemacetan sering terjadi di ruas jalan tersebut hal ini di sebabkan karena jumlah kendaraan atau volume kendaraan melebihi kapasitas atau daya tampung ruas jalan tersebut selain itu kemacetan diruas jalan tersebut juga dikarenakan penempatan rambu U-turn (berputar). Hal ini akan menyebabkan tundaan arus kendaraan yang ingin berputar di penggalan jalan itu, parkir di tepi jalan (tidak melihat kondisi arus lalu lintas).

Kemacetan juga terjadi di Jalan Jend.Sudirman, kemacetan ini dikarenakan U-Turn depan rumah Panglima ( kendaraa berputar ) sehingga terjadinya time delay yang menyebabkan antrian panjang diruas jalan tersebut. Kemacetan lalu lintas dapat dijumpai juga di ruas jalan Kapten A.Rivai, kemacetan ini di karenakan adanya persimpangan kecil dan U-Turn di depan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memungkinkan kendaraan berputar dan masuk keluarnya kendaraan ke jalan samping kantor Pemerinah Provinsi Sumatera Selatan . Selain itu juga ruas jalan tersebut tidak mampu lagi menampung volume kendaraan dan sopir kendaraan umum yang berhenti disembarang tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang.

Melihat uraian temuan diatas bahwa kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas yang terjadi di karenakan tidak adanya pengontrolan dan pengaturan lalu lintas (manajemen lalu lintas) di titik-titik rawan kemacetan, seperti halnya pada U-Turn. Dengan tidak adanya pengaturan dan pengontrolan lalu lintas maka kesemerawutan dan kemacetan sering terjadi, yang mana para pengguna kendaraan tidak mau memberi kesempatan atau waktu jedah kepada pengguna kendaraan lain.

Sejalan dengan itu manusia merupakan unsur dalam kegiatan lalu lintas merupakan indikator terhadap terciptanya lalu lintas yang aman, lancar, tertib, nyaman. Selain itu juga perlu adanya suatu manajemen lalu lintas yang baik yang dapat mengatasi semua persoalan lalu lintas.
Manajemen lalu lintas secara umumnya yang terkait dengan pengontrolan lalu lintas dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada simpang jalan, dilakukan dengan

• Optimalisasi sinyal lalu lintas
• Pemasangan sinyal lalu lintas pada tempat dengan arus lalu lintas tinggi
• Pemberian waktu hijau kepada angkutan bus (prioritas)
• Koordinasi antar simpang
  

2. Pada ujung-ujung simpang, dengan melakukan

• Jalan satu arah
• Belok kiri tidak berhenti (jalan terus)
• Larangan belok kanan
• Jalan khusus bagi penduduk sekitar
  

3. Penggunaan jalur lalu lintas meliputi

• Larangan untuk mobil yang berpenumpang kurang dari tiga
• Jalur yang dapat dibalik arahnya
• Jalur khusus angkutan umum (bus line)
  

4. Penggunaan tepi jalan (curb)

• larangan parkir
• Penempatan halte bus
• Penetapan bongkar muat
• Penyempitan jalan oleh ‘ kaki lima’
  

5. Kecepatan kendaraan

• Pembatasan kecepatan maksimum
• Pembatasan kecepatan minimum
  

6. Parkir, dapat dilakukan dengan

• Parkir khusus angkutan umum
• Pembatasan parkir
• Pengontrolan tempat parkir
  

Upaya yang diambil dalam mengatasi kemacetan lalu lintas masing-masing daerah berbeda, kebijakan pemerintah daerah yang satu dibentuk untuk mengatasi kemacetan dan permasalah lalu lintas belum tetentu dapat diterapkan di daerah lain melihat kondisi daerah masing-masing. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas, dalam bab XI Penyerahan Urusan, pemerintah dapat menyerahkan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemerintah daerah dan dipertegas lagi dengan hasil sidang komisi V DPR yaitu mengenai penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kebijakan penanganan kemacetan dan permasalah lalu lintas.