Kinerja pelayanan birokrasi pemerintah pada masa reformasi tidak banyak mengalami perubahan secara signifikan, hal ini bisa kita telusuri dari tingkat akuntabilitas, responsivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ide reformasi yang menginginkan agar birokrasi lebih bersifat transparan, terbuka, dan jujur masih jauh dari harapan. Birokrasi masih tetap belum terlihat jelas atau secara nyata mengembangkan komitmen untuk mengembangkan iklim dialog dan membangun kepercayaan kepada public. Belum terbentuknya kepercayaan dari public terhadap birokrasi menyebabkan hubungan birokrasi dengan public sering kali masih belum komunikatif. Birokrasi membutuhkan kepercayaan public sebagai kunci utama bagi terselenggaranya pelayanan public yang akuntabel.
Pemberian pelayanan transparan oleh birokrasi pemerintah yang mencangkup persyaratan, prosedur, ketepatan waktu, kepastian biaya dan keramahan petugas manjadi dambaan public pada era reformasi ini.
Tingginya keluhan masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan baik itu pelayanan KTP, Rumah Sakit, Pelayanan Perizinan dan sebagainya merefleksikan masih belum terpenuhinya aspirasi masyarakat pengguna jasa oleh birokrasi pelayanan. Birokrasi pelayanan belum sepenuhnya mengembangkan kultur dan manajemen pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat pengguna jasa, disamping itu juga panjangnya meja birokrasi atau alur birokrasi pelayanan yang ribet dan memakan waktu serta biaya pelayanan yang banyak menjadi salah keluhan masyarakat pengguna jasa.
Zaman reformasi ini, reformasi sebenarnya secara subtansial tidak terlalu banyak menyentuh kultur pelayanan birokrasi terhadap public. Birokrasi masih tetap menempatkan public bukan sebagai pelanggan dalam pemberian pelayanan, melainkan sebagai objek pelayanan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Reformasi belum memunculkan kesadaran aparat birokrasi akan pentingnya nilai-nilai akuntabilitas dalam pelayanan, seperti transparansi yang menyangkut biaya dan informasi, kepastian waktu penyelesaian urusan. Pelayanan yang dilakukan aparat birokrasi masih jauh dari nilai-nilai responsivitas sehingga menjadikan kualitas pelayanan yang diberikan jauh dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan public pada masa reformasi masih belum menyentuh permasalahan subtansial pelayanan, yakni kepastian dan kepuasan pelayanan.
Dalam reformasi itu sendiri, antara aparat birokrasi dan masyarakat belum adanya persamaan pemahaman atau cara pandang. Perbedaan pemahaman terhadap reformasi tersebut menjadi factor penyebabnya. Tidak semua aparat birokasi yang menyukai perubahan, terlebih lagi aparat yang merasa diuntungkan dengan system yang selama ini berlangsung. Pada sisi lain masyarakat menginginkan agar aparat birokrasi dapat bersikap dan berperilaku seperti yang diinginkan masyarakat yaitu pemeberian pelayanan public yang mudah, murah, cepat, tepat waktu serta tidak terbelit-belit. Memang harapan dan keinginan masyarakat terhadap perbaikan kinerja birokrasi, seperti adanya pelayanan yang serba cepat, prosedur mudah, dan biaya ringan sering kali dirasakan aparat birokrasi tidak rasional. Keinginan masyarakat tersebut bukannya tanpa alasan sebab apabila masa lalu aparat birokrasi menganggap dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani, dengan adanya reformasi, masyarakat pengguna jasa menghendaki justru masyarakat yang menjadi raja dan harus dilayani dengan sebaik-baiknya oleh aparat birokrasi. Masyarakat merasa bukan lagi sebagai objek pelayanan yang dapat dijadikan sapi perahan oleh birokrasi, masyarakat menghendaki bahwa pada masa reformasi harus menjadi subjek pelayanan yang ikut menentukan bentuk pelayanan dan harus diperlakukan secara manusiawi
Pemberian pelayanan transparan oleh birokrasi pemerintah yang mencangkup persyaratan, prosedur, ketepatan waktu, kepastian biaya dan keramahan petugas manjadi dambaan public pada era reformasi ini.
Tingginya keluhan masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan baik itu pelayanan KTP, Rumah Sakit, Pelayanan Perizinan dan sebagainya merefleksikan masih belum terpenuhinya aspirasi masyarakat pengguna jasa oleh birokrasi pelayanan. Birokrasi pelayanan belum sepenuhnya mengembangkan kultur dan manajemen pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat pengguna jasa, disamping itu juga panjangnya meja birokrasi atau alur birokrasi pelayanan yang ribet dan memakan waktu serta biaya pelayanan yang banyak menjadi salah keluhan masyarakat pengguna jasa.
Zaman reformasi ini, reformasi sebenarnya secara subtansial tidak terlalu banyak menyentuh kultur pelayanan birokrasi terhadap public. Birokrasi masih tetap menempatkan public bukan sebagai pelanggan dalam pemberian pelayanan, melainkan sebagai objek pelayanan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Reformasi belum memunculkan kesadaran aparat birokrasi akan pentingnya nilai-nilai akuntabilitas dalam pelayanan, seperti transparansi yang menyangkut biaya dan informasi, kepastian waktu penyelesaian urusan. Pelayanan yang dilakukan aparat birokrasi masih jauh dari nilai-nilai responsivitas sehingga menjadikan kualitas pelayanan yang diberikan jauh dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan public pada masa reformasi masih belum menyentuh permasalahan subtansial pelayanan, yakni kepastian dan kepuasan pelayanan.
Dalam reformasi itu sendiri, antara aparat birokrasi dan masyarakat belum adanya persamaan pemahaman atau cara pandang. Perbedaan pemahaman terhadap reformasi tersebut menjadi factor penyebabnya. Tidak semua aparat birokasi yang menyukai perubahan, terlebih lagi aparat yang merasa diuntungkan dengan system yang selama ini berlangsung. Pada sisi lain masyarakat menginginkan agar aparat birokrasi dapat bersikap dan berperilaku seperti yang diinginkan masyarakat yaitu pemeberian pelayanan public yang mudah, murah, cepat, tepat waktu serta tidak terbelit-belit. Memang harapan dan keinginan masyarakat terhadap perbaikan kinerja birokrasi, seperti adanya pelayanan yang serba cepat, prosedur mudah, dan biaya ringan sering kali dirasakan aparat birokrasi tidak rasional. Keinginan masyarakat tersebut bukannya tanpa alasan sebab apabila masa lalu aparat birokrasi menganggap dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani, dengan adanya reformasi, masyarakat pengguna jasa menghendaki justru masyarakat yang menjadi raja dan harus dilayani dengan sebaik-baiknya oleh aparat birokrasi. Masyarakat merasa bukan lagi sebagai objek pelayanan yang dapat dijadikan sapi perahan oleh birokrasi, masyarakat menghendaki bahwa pada masa reformasi harus menjadi subjek pelayanan yang ikut menentukan bentuk pelayanan dan harus diperlakukan secara manusiawi
Sepakat. Paradigma service delivery yang dipakai birokrasi kita nampaknya masih paradigma lama, yaitu Old Public Management. Akibatnya, birokrasi masih menganggap dirinya sbg patron, dan masyarakat sebagai klien yang harus manut birokrasi. Akibatnya birokrasi tidak merasa perlu utk akuntabel, transparan, dan partisipatif dalam melakukan public services, karena menganggap masyarakat hanya berada pada tataran implementatif program, dan tidak memiliki cukup saham utk ikut campur dalam tahap-2 formulasi kebijakan.
BalasHapusdengan adanya perubahan paradigma administrasi negara ke admministrasi publik itu sudah jelas jelas bahwa paradigma administrasi negara "masyrakat melayani pemerintah" sedangkan Administrasi publik " pemerintah yang melayani masyarakat". nah permasalahnnya pemerintah tidak akan pernah sadar akan paradigma tersebut.
Hapus